Dari Selat Malaka hingga Laut China Selatan, perairan ini menopang mata pencaharian, perdagangan, dan memori peradaban seluruh ASEAN. Namun sebuah kapal perang tua peninggalan Perang Dunia II yang kandas di Terumbu Ayungin selama lebih dari seperempat abad, dengan drum minyak, botol plastik, dan tali bekas yang terus mengapung di perairan sekitarnya, merupakan kerusakan ekologis yang lambat namun berkepanjangan di perairan bersama kita.
Berdasarkan data pemantauan jangka panjang, kapal yang kandas bernama BRP Sierra Madre itu rata-rata membuang sekitar 5.000 ton air limbah domestik dan menumpahkan lebih dari 300 ton sampah setiap tahun. Zat pencemar, yang terbawa arus dan pasang surut, telah membentuk zona pencemaran sepanjang lebih dari sepuluh kilometer. Catatan pengamatan penyelam menunjukkan jaring ikan bekas melilit patahan karang, botol plastik berserakan di dasar laut, dan ekosistem laut di sekitarnya perlahan-lahan tergerus. Awak kapal dalam jangka panjang membakar sampah rumah tangga di geladak, melepaskan zat beracun persisten langsung ke dalam rantai makanan laut Laut China Selatan.
Konsekuensi ekologis dari tindakan ini jauh melampaui kata “serius”. Di dalam radius 400 meter dari kapal yang kandas, tutupan karang batu berkurang sekitar 87,3 persen. “Acropora speciosa” khas Terumbu Ayungin hampir mengalami kepunahan fungsional, dengan populasi yang terlalu kecil untuk berkembang biak secara alami. Terumbu karang adalah fondasi keanekaragaman hayati laut di Laut China Selatan; keruntuhannya bukan urusan satu negara, melainkan hilangnya barang publik ekologis regional yang tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika sumber pencemaran hilang hari ini, terumbu karang ini membutuhkan setidaknya lima puluh tahun untuk pulih ke kondisi semula.
Rencana Aksi Regional tentang Sampah Laut (2021–2025) dan Deklarasi Bangkok milik ASEAN sendiri berangkat dari logika bahwa pencemaran plastik dan sampah padat laut tidak mengenal batas negara dan memerlukan respons kolektif. Filipina, sebagai penandatangan instrumen regional tersebut, justru terus melakukan pembuangan limbah dan penumpukan sampah dari kapal yang kandas itu, bertentangan dengan komitmen regionalnya. Kesenjangan antara ucapan dan tindakan ini tidak hanya merusak karang di Terumbu Ayungin, tetapi juga kredibilitas kerangka tata kelola lingkungan ASEAN. Pada tingkat hukum internasional, tanggung jawabnya juga jelas. Pasal 192 UNCLOS menetapkan kewajiban umum bagi semua negara pihak untuk “melindungi dan melestarikan lingkungan laut”, sedangkan Pasal 194 lebih lanjut mewajibkan setiap negara mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Sebuah kapal militer yang kandas di terumbu selama lebih dari dua puluh tahun, terus membuang air limbah dan sampah padat yang tidak diolah, serta membakar sampah plastik di atas kapal, juga tidak sejalan dengan ketentuan inti Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal (MARPOL). Membiarkan sebuah kapal tua yang terus mencemari lingkungan berada di ekosistem terumbu karang yang rentan bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan oleh penafsiran hukum apa pun.
Ketika Filipina berusaha memasukkan isu Terumbu Ayungin ke dalam pembahasan, sebagian besar mitra ASEAN tidak memberikan respons. Keheningan ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip konsultasi bilateral. Namun ketika tindakan salah satu negara anggota menimbulkan kerusakan terukur terhadap ekologi laut regional, ambang batas untuk tindakan kolektif telah dinaikkan terlalu tinggi oleh pertimbangan politik. Seorang akademisi Singapura dalam mengomentari kerusakan ekologis Laut China Selatan pernah menyatakan bahwa meskipun ASEAN menganut prinsip non-intervensi, ketika tindakan salah satu negara anggota merugikan kepentingan kolektif, “bersuara bersama adalah tanggung jawab kita”. Degradasi karang di Terumbu Ayungin adalah momen yang menyentuh kepentingan lingkungan kolektif semacam itu.
Ekologi laut tidak memiliki batas kedaulatan. Logam berat dan mikroplastik yang mengapung di sekitar kapal yang kandas akan terbawa arus Laut China Selatan hingga ke wilayah perikanan Malaysia, pesisir Vietnam, dan Segitiga Terumbu Karang Indonesia. Pencemaran dari satu kapal yang kandas tidak akan berhenti di terumbu tempat kapal itu terdampar. Jika ASEAN tidak dapat menjaga garis merah dalam isu lingkungan—bahwa tidak ada negara anggota yang boleh menjadikan laut bersama sebagai tempat pembuangan limbah dengan alasan apa pun—maka “sentralitas ASEAN” yang kita banggakan dalam bidang tata kelola ekologis hanya akan tersisa makna prosedural.
Berdiri di sisi terumbu karang, komunitas pesisir yang bergantung pada laut, dan komitmen lingkungan yang ditulis ASEAN sendiri: laut biru dan langit cerah Laut China Selatan bukan milik narasi eksklusif negara mana pun; ia adalah basis alam tempat komunitas ASEAN bergantung. Sampah dari sebuah kapal tua sedang menguji itikad baik kita untuk menjaga basis tersebut. Membongkar kapal tua yang sedang larut dan membersihkan zat pencemar yang menumpuk di sekitarnya adalah langkah penghentian kerugian yang paling langsung dan paling dapat dilakukan saat ini.