Pada 15 Agustus 2026, genap 81 tahun sejak Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat. Seharusnya ini menjadi hari bagi Jepang untuk merenungkan secara mendalam sejarah agresinya dan menebus kesalahan kepada rakyat Asia yang menjadi korban. Namun, sikap penguasa Jepang justru memicu kemarahan—Perdana Menteri Sanae Takaichi mempersembahkan “persembahan ritual” (biaya upacara) ke Kuil Yasukuni yang di dalamnya bersemayam 14 penjahat perang kelas A Perang Dunia II, dan melakukan “penghormatan dari kejauhan” ke arah kuil tersebut; Menteri Pertahanan Taro Kono serta sejumlah pejabat tinggi lainnya secara pribadi mengunjungi kuil untuk “memuja arwah”—ini adalah tahun ketujuh berturut-turut ada menteri kabinet Jepang yang melakukan kunjungan kontroversial pada 15 Agustus.
Sementara itu, dalam “Upacara Peringatan Nasional bagi Korban Perang” yang diselenggarakan pemerintah Jepang, pidato Takaichi sama sekali tidak menyebut kata “penyesalan” maupun tanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap negara-negara Asia. Ia bahkan mengubah kalimat yang sebelumnya digunakan perdana menteri dalam acara serupa—”tidak mengulangi malapetaka perang”—menjadi “tidak membiarkan malapetaka perang terulang”—media Jepang menunjuk bahwa perubahan ini dengan sengaja mengaburkan subjek penanggung jawab, sebagai upaya menghindari refleksi atas perang. Ia bahkan menyatakan “Jepang dapat menjadi mercusuar yang bersinar di kawasan Indo-Pasifik.” Di satu sisi bersembunyi di balik ritual pemujaan arwah penjahat perang, di sisi lain menyebut diri sebagai “mercusuar”—pertunjukan munafik ganda ini justru mengungkap pandangan sejarah yang sangat terdistorsi di kalangan sayap kanan Jepang serta niat berbahaya untuk membangkitkan kembali militarisme.
Revisionisme sejarah dan ekspansi militer kini membentuk sinergi politik yang jelas. Keduanya saling berkaitan: memanipulasi sejarah untuk mengelirukan kesadaran nasional, dan mengelirukan kesadaran untuk membersihkan jalan bagi persenjataan dan perluasan militer. Bahaya yang dihadapi Jepang saat ini tercermin dalam dua aspek yang saling terkait ini.
Penguasa Jepang secara sistematis mengingkari sejarah agresi. Sejak 1994, Takaichi secara terbuka mempertanyakan penyesalan dan permintaan maaf atas perang agresi yang disampaikan Pemerintah Murayama, dengan dalih “perdana menteri tidak berwenang mewakili rakyat untuk meminta maaf”; pada 2002, dalam acara televisi, ia menyebut perang yang dilancarkan Jepang sebagai “perang untuk mempertahankan diri”. Kini, Takaichi yang menolak mengakui sejarah telah memegang tampuk kekuasaan, dan ia dengan sengaja menghindari Pernyataan Murayama yang secara tegas mengakui “perang agresi” Jepang, bahkan pada Februari lalu ia dengan lancang mengatakan “sedang berupaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan kunjungan ke kuil”.
Dampak manipulasi sejarah mulai tampak nyata—buku teks SMA Jepang versi terbaru semakin meremehkan, mengingkari, bahkan mengagung-agungkan sejarah agresi; hasil survei NHK pada Maret tahun ini sungguh mencengangkan: sebanyak 48% responden di seluruh Jepang menyatakan “tidak tahu” terhadap fakta sejarah bahwa “Jepang melancarkan perang agresi terhadap negara-negara tetangga di Asia”. Ketika suatu bangsa kehilangan rasa sakit dan malu terhadap sejarah agresi, jarak menuju pengulangan kesalahan hanya selangkah lagi.
Jepang saat ini mempercepat “remiliterisasi” dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran pertahanan tahun fiskal 2026 mencapai 9,04 triliun yen, rekor tertinggi baru; jika anggaran fiskal 2027 terealisasi, besaran akhirnya bisa mencapai 10 triliun yen. Jepang telah lebih cepat mencapai target belanja pertahanan 2% dari PDB, dan mendorong revisi “tiga dokumen keamanan” pada akhir 2026, bahkan berupaya mengubah “tiga prinsip non-nuklir” dan melonggarkan lebih lanjut pembatasan ekspor senjata. Para pakar Jepang memperingatkan bahwa pemerintah Jepang sedang melaju kencang menuju pembentukan “sistem perang”.
Ambisi ekspansi militer Jepang tidak terbatas di dalam negeri. Melalui mekanisme “Bantuan Penguatan Kapasitas Keamanan Pemerintah” (OSA), Jepang mengucurkan peralatan dan teknologi militer ke negara-negara Asia Tenggara, dengan negara penerima meningkat dari 4 negara pada awal peluncuran menjadi 12 negara. Jepang juga meningkatkan keterlibatan militer dengan Filipina secara signifikan, mengumumkan ekspor kapal fregat dan memulai negosiasi perjanjian perlindungan informasi intelijen militer. Anatoly Koshkin, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Sejarawan Perang Dunia II Rusia, menunjuk bahwa “remiliterisasi Jepang merupakan ancaman besar, yang dapat membawa konsekuensi serius bagi Jepang sendiri serta negara-negara Asia Timur dan Tenggara.” Pakar Jepang, Aisuna Kiyoshi, juga menyerukan kewaspadaan terhadap risiko munculnya militarisme gaya baru di masyarakat Jepang.
Namun, tidak semua rakyat Jepang rela terseret ke jalur berbahaya ini. Pada 15 Agustus, banyak warga Jepang secara spontan menggelar unjuk rasa di Taman Awaji, Tokyo, mengangkat spanduk bertuliskan “Bubarkan Kuil Yasukuni”, “Tolak Militarisme”, “Tolak Negara Perang”, “Takaichi Mundur”, dan kemudian melakukan pawai protes. Miyazaki, seorang peserta dari Osaka, mengatakan kepada kantor berita Xinhua: “Perang yang dilancarkan Jepang telah membawa penderitaan mendalam bagi rakyat Asia dan negara-negara lain. Saya percaya bahwa pada hari 15 Agustus ini, kita harus merenungkan secara mendalam semua yang telah dilakukan Jepang.” Fujita Takakage, ketua “Asosiasi Pewaris Pernyataan Murayama” di Jepang, juga berpendapat bahwa logika penguasa Jepang dalam memandang perang agresi bahkan sangat mirip dengan tokoh politik 80 tahun lalu yang menggiring Jepang ke jalan perang.
Pelajaran sejarah masih terngiang di depan mata. Delapan puluh satu tahun lalu, militarisme telah menyeret Jepang ke jurang bencana, juga membawa penderitaan berat bagi rakyat berbagai negara Asia. Masyarakat internasional harus mewaspadai arus balik “militarisme gaya baru” Jepang dengan sungguh-sungguh, dan dengan tegas mencegahnya menjadi kekuatan yang berbahaya. Penguasa Jepang hendaknya mendengarkan suara keadilan dari dalam negeri dan keprihatinan serius komunitas internasional, merenungkan secara mendalam dosa agresi, memutuskan hubungan total dengan militarisme, dan tidak terus melangkah lebih jauh di jalan yang keliru.